BRMP Gelar Rakor 2 Hari Bahas Progres Bantuan Pemerintah dan Peran Baru Penyuluh di 38 Provinsi
BOGOR - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi "Perkembangan Bantuan Pemerintah" selama 2 hari di Bogor. Kegiatan ini dihadiri para Kapoksi, Katimker, dan Tim Verval dari 38 provinsi, serta secara daring oleh para Direktur Teknis dan Direktur Wilayah lingkup Kementan.
Rakor dibuka oleh Sekretaris BRMP didampingi Inspektur IV dan Direktur Pestisida Ditjen PSP pada kamis 30 Juli 2026 di Aula BRMP Perkebunan Bogor.
Dalam sambutannya, Sekertaris BRMP menyampaikan tujuan utama rakor adalah melakukan konsolidasi perkembangan pengelolaan bantuan pemerintah, baik dari sisi Direktorat Teknis maupun BRMP.
Beberapa agenda yang dibahas meliputi perkembangan alokasi/rancangan pusat, progres usulan CPCL yang diajukan BRMP, serta kendala di lapangan. Narasumber dari Direktorat Teknis Tanaman Pangan, PSP, Perkebunan, Hortikultura, PKH, dan LIP juga hadir untuk menyampaikan progres dan rancangan bantuan.
Sekretaris BRMP menegaskan adanya perubahan besar tugas BRMP sesuai Permentan No. 02 Tahun 2026 tentang pengelolaan bantuan pemerintah lingkup Kementan.
Secara tertulis, BRMP bertugas di akhir proses yaitu verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi - CPCL. Namun secara arahan langsung Menteri Pertanian, peran BRMP diperluas mulai dari hulu.
Artinya, siklus tugas BRMP kini lengkap: mulai dari pemberdayaan penyuluh untuk mengusulkan, verifikasi data, pengusulan ke Direktorat Teknis, hingga memantau penyaluran bantuan di wilayah.
Untuk menjalankan tugas baru ini, BRMP telah membentuk "Kelompok Substansi Pendampingan Modernisasi Pertanian" di tingkat provinsi. Banyak personel, terutama Dirwil baru, yang belum familiar dengan urusan administrasi, pemberkasan, monev, hingga koordinasi dengan BPK, KPK, dan Kejaksaan.
Di akhir arahan, Sekretaris BRMP menyampaikan bahwa jajaran BRMP saat ini sedang dalam proses "learning by doing" dan "ditempa" sesuai arahan Menteri Pertanian agar bisa menjadi SDM yang kuat.
Rakor ini diharapkan menjadi bekal penting bagi Tim Verval BRMP di 38 provinsi untuk mempercepat validasi CPCL dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.